Pengertian Kebijakan Moneter

Diposting oleh ahmat misbahudin pada 20:28, 16-Sep-12

Di: Tugas Sekolah

     Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement“, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas

 

1.2 Macam-macam kebijakan moneter dan standar moneter

A. Macam-macam Kebijakan Moneter
1. Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Policy)
Yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menjual surat-surat berharga pada saat inflasi dan membeli/ menarik surat-surat berhaga pada saat deflasi. Apabila pemerintah menghendaki menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah harus menjual obligasi di pasar bebas. Bank Indonesia dalam kebijakan pasar terbuka dengan menngeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Pasar Uang.

2. Kebijakan Diskonto (Discount Policy)
Yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan suku bunga pada saat inflasi dan menurunkan pada saat deflasi, ditunjukkan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal diskontonya atau discount rate policy (tingkat bunga yang dikenakan pada bank umum atas pinjaman dana yang diberikan), maka jumlah uang yang beredar cenderumg berkurang, begitu sebaliknya.

3. Kebijakan Cadangan kas (Cash Ratio Policy)
Yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan kas pada saat deflasi, atau bisa juga menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yan mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Cara baru untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat yaitu dengan car amengubah-ubah minimum kas rasio. Bank sentral pada umumnya menentukan anka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio. Bila pemerintah menurunkan minimum kas rasio, maka dengan uang tunai yang sama bank dapt menciptakan uang lebuih banyak dari jumlah sebelumnya.

4. Kebijakan Kredit Ketat
Yaitu kebijakan pemerintah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit, kredit boleh diberikan asal memenuhi syarat 5C, Character, Capability, collateral, capital, dan Condition of economy, tetapi pada saat deflasi syarat dapat dipelonggar. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal memberikan kredit kepada nasabah melalui berbagai macam peraturan kredit.

5. Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

6. Kebijakan Sanering
Yaitu kebijakan memotong nilainominal pada saat inflasi, misalnya Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00

7.Kebijakan Devaluasi
Yaitu menurunkan nilai mata uang asing, dengan tujuan mendorong ekspor dan menghambat impor.

8. Kebijakan revaluasi
Yaitu kebijakan menaikkan nilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang asing.

B. standar moneter

Standar moneter adalah benda yang ditetapkan sebagai objek pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu sebagai alat kesatuan hitung.
Standar mata uang yang digunakan dapat berupa logam atau kertas.

1. Standar Uang Logam  (Metal Standard)

Apabila logam tertentu, baik emas atau perak digunakan sebagai standar keuangan negara. Standar logam dibedakan atas:

  • standar emas tunggal(monometalism), menggunakan emas atau perak sebagai standar keuangan
    Standar emas tunggal terbagi: 1. standar emas tulen (pure gold standard), uang emas dan uang kertas yang beredar; 2. standar inti emas (gold bullion standard), uang perak & uang kertas yang beredar ; 3. standar wesel (gold exchange standard), emas & wesel dari negara yang berstandar
  • sistem standar kembar (bimetallism), menggunakan emas dan  perak sebagai dasar keuangan negara dan perbandingan keduanya (Thomas Gresham dalam teorinya the bad money always drives out good money; uang yang nilai bahannya rendah akan mendesak nilai bahan yang lebih tinggi, sehingga uang logam yang nilai bahannya tinggi akan disimpan orang) ditetapkan oleh undang-undang
  • sistem standar pincang, bila emas digunakan sebagai dasar keuangan dan perak sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi masyarakat tidak bisa bebas mencetaknya.

2. Standar Kertas (Ametalism)

Uang kertas berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Di dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah yang tidak terbatas dan uang tersebut tidak bisa ditukar dengan emas.

 

 

 

 

Kelebihan dan kekurangan dari sistem standar moneter

1. Sistem standar tunggal

Kelebihan

kekurangan

- memiliki nilai penuh (full  bodied money) - sangat tergantung pada satu jenis logam
saja
- adanya kebebasan untuk membuat dan
melebur  uang
- logam emas/perak jumlahnya terbatas
- tiap orang boleh  menimbun emas/perak - kesulitan dalam  menentukan jumlah
uang yang beredar secara pasti
- uang yang beredar dapat langsung ditukar
dengan emas yang dipakai sebagai
jaminannya
- di setiap daerah memiliki kadar
emas/perak berbeda sehingga perlu
disesuaikan

2. Sistem standar kembar

Kelebihan

Kekurangan

- ada dua logam yang  dipergunakan sebagai
standar keuangan negara
- menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap
uang
- uang yang beredar dan bisa bergantian dan
diatur undang-undang
- berlakunya hukum Gresham, uang logam yang
bermutu rendah ada di peredaran akan terdesak
dengan uang logam yang bermutu tinggi
- nilai uang tidak ditentukan oleh undang-
undang, tetapi ditentukan oleh nilai yang
ada di pasar
- uang logam yang bernilai tinggi susah diperoleh di
peredaran
- tiap orang dapat membuat dan melebur uang - bila berlaku standar kembar alternatif, hanya salah
satu standar logam yang berlaku

3. Sistem standar kertas

Kelebihan

Kekurangan

- kepercayaan kepada pemerintah sangat
besar
- adanya kemudahan untuk pemalsuan
- uang dipertanggungjawabkan oleh
pemerintah melalui bank peredaran
- uang yang beredar tidak dapat ditukar dengan
jaminan yang disimpan di bank peredaran
- uang yang beredar dapat dihitung secara
kuantitatif dan kualitatif
- nilai uang selalu berubah-ubah
- penghematan terhadap logam mulia - dari kualitas bahan, cepat rusak/robek ataupun
lusuh
- biaya pembuatannya lebih murah dan lebih
elastis dalam persediaan.
- menuntut pemerintah selalu mengontrol stabilitas
keuangan

 

Macam-macam standar moneter

1. Standar Kembar (Bimetallism)

Standar kembar terjadi apabila pemerintah menggunakan emas dan perak sebagai dasar mata uangnya.

2. Standar Emas

Suatu negara memakai sistem standar emas apabila nilai mata uangnya didasarkan atas nilai seberat emas tertentu.

3. Fiat Standar

Atas dasar kurang praktisnya standar barang, maka beredarlah surat emas/perak sebagai pengganti emas/perak yang disimpan. Surat emas/perak ini semula dijamin 100%, namun seiring perkembangan sertifikat ini tidak lagi dijamin 100%. Sertifikat emas yang dijamin kurang dari 100% inilah yang sering disebut fiat standard.

4. Uang Giral

Deposito juga dapat dikategorikan sebagai uang. Karena deposito dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

5. Uang Kuasai

Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik.

1.3 Mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat

Kondisi ini ditandai oleh turunnya nilai uang dari sebelumnya dan harga-harga terus naik sepanjang waktu. Sedangkan suatu kondisi di mana uang terlalu sedikit beredar di masyarakat disebut deflasi. Kondisi ini ditandai oleh naiknya nilai uang dari sebelumnya dan harga-harga terus turun sepanjang waktu.

Daya beli masyarakat menjadi rendah, sehingga perekonomian menjadi lesu. Pada saat deflasi, harga-harga terus turun. Hal ini akan melemahkan gairah untuk berusaha dan mengurangi investasi.
Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan deflasi antara lain sebagai berikut.

a. Kebijakan Penetapan Cadangan Kas (Cash Reserve Ratio Policy). pemerintah melalui Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menetapkan cadangan uang kas pada bank- bank umum. Melalui penetapan ini, maka jumlah uang yang dapat diedarkan oleh bank-bank umum pada nasabah menjadi sedikit karena dijadikan cadangan kas. Dengan sedikitnya uang yang beredar maka inflasi dapat ditekan.

b. Kebijakan Diskonto (Discount Policy). Untuk menekan inflasi, pemerintah melalui Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Suku bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menabung. Dengan banyaknya masyarakat yang menabung maka jumlah uang beredar semakin berkurang. Kebijakan menurunkan suku bunga ini bertujuan untuk menurunkan harga-harga. Begitu pub sebaliknya untuk mengatasi deflasi. Pemerintah akan menurunkan suku bunga. Suku bunga yang rendah menyebabkan masyarakat enggan untuk menabung. Dengan semakin sedikitnya masyarakat yang menabung maka jumlah uang yang beredar semakin banyak. Kebijakan menurunkan suku bunga ini bertujuan untuk menaikkan harga-harga dalam rangka menggairahkan kegiatan perekonomian.

c. Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Policy). Pada kebijakan pasar terbuka, pemerintah dapat mengurangi atau menambah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga kepada
masyarakat. Surat berharga ini biasanya memberi keuntungan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga bank. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menjual surat berharga. Masyarakat diharapkan akan membeli surat berharga, sehingga mengurangi uang beredar. Begitu pula sebaliknya. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah membeli surat berharga.

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

Belum ada komentar. Tulislah komentar pertama!

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

Kode Keamanan:
Aktifkan Gambar